Pajangan (18/06) Hari Rabu pukul 09.00 WIB bertempat di Pendopo Kapanewon Pajangan dilaksanakan Forum Keistimewaan Kapanewon Pajangan Tahun 2025 : Pencermatan Usulan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2027. hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Bantul Bapak H. Aris Suharyanta, SSos., MM. Anggota DPRD Bantul, bapak Sapto Sarosa, Kepala DInas PMKal Bantul, diwakili Sekretaris Dinas Ibu Afif, panewu Pajangan beserta Forkompimkap Pajangan. Lurah 3 kalurahan, Jagabaya, Ulu ulu, Danarta, Kamituwa, Pangripta 3 kalurahan, dan 55 Dukuh Se Kapanewon Pajangan. 
forum tersebut membahas dan mencermati kegiatan yang akan di usulkan pada tahun 2027. Wakil Bupati Bantul dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dana Keistimewaan sebagai representasi dari pengakuan keistimewaan Yogyakarta. Dengan Danais Fokus Pemkab Bantul salah satunya adalah “membangun dari dusun” sehingga akan banyak dilakasanakan dialog-dialog perencanaan pembanguan Bersama padukuhan. 
Dana keistimewaan harus dugunakan semaksimal mungkin untuk pemgembangan budaya di Kapaewon Pajangan. Sementara itu bapak Sapto Sarosa menyampaikan Peran pemimpin saat ini adalah untuk mensejahterakan dan memberi rasa aman pada Masyarakat. fungsi Dana Istimewa tidak hanya bisa digunakan untuk Pembangunan fisik namun bisa untuk pemberdayaan masyarkat. Pengajuan Proposal kegiatan Dais harus diperhatikan lebih lanjut agara usulan sesuai dengan kriteria dan peruntukan yang tepat. sebagai anggota dewan, Program Pokok Pikiran Dewan Sapta Sarosa untuk Kapanewon Pajangan medapat alokasi Rp. 1,7 miliar dari total keseluruhan Rp.2,2 miliar. dan bapak Sapto saroso meminta Padukuhan dan Kalurahan dimohon melakukan pendataan terkait infrastruktur yang rusak untuk diusulkan kembali ke DPRD pada tahun anggaran berikutnya. 
Pada sesi tanya jawab Dukuh mangir Tengah menyampaikan Perlu dilakukan penataan dan pengembangan Kawasan peninggalan budaya Mangir Tengah dan Taman Budaya Kamijoro belum terealisasi. terkait pertanyaan ini Panewu Pajangan menjawab Sudah ada pembahasan awal dengan Paniradya namun harus menunggu kebijakan dari Gubernur untuk pengemban Kawasan budaya tersebut. Hal yang bisa dilakukan saat ini adalah penyusunan perencanaan grand desain pengembangan situs budayadan kemudian akan diadvokasikan kepada pemangku kepentingan.
